nusakini.com--Berbicara di hadapan para mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga dalam acara seminar bertajuk, " Peduli Demokrasi Bermartabat," selain berbicara soal radikalisme dan teroris, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menyinggung soal demokrasi dan tahun politik. 

Menurut Tjahjo, konsolidasi demokrasi membutuhkan stabilitas Negara yang stabil. Ia yakin, Polri dibantu TNI dan institusi terkait akan berusaha keras menjamin itu. Dan, ia yakin aparat bisa menjamin stabilitas di tahun politik. 

"Kalau soal Pemilu, Pilkada aman saya yakin kepolisian diback up TNI, Kesbangpol, Satpol PP, ada BIN kejaksaan, ada Kemenkumham, dibawah koordinasi Menkopolhukam selesai. Saya yakin aman. DKI Jakarta saja yang kampanyenya hiruk-pikuk hari H- nya aman," ujar Tjahjo, di Salatiga, Selasa (15/5). 

Baginya, pemilu atau Pilkada akan dikatakan sukses jika tingkat partisipasi pemilih meningkat. Menurut Tjahjo, tingkat partisipasi adalah salah satu kunci suksesnya pesta demokrasi. 

• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia

"Memang meningkat, 2015, 2017 hampir 4 sampe 4.8 % ada peningkatan. Target KPU 78% di Pilkada ini," ujarnya. 

Pilkada serentak kali ini, kata dia, berbeda dari pemilihan sebelumnya. Sebab digelar di 171 daerah, dimana beberapa daerah merupakan lumbung suara pemilih nasional. Jumlah pemilih yang akan ikut Pilkada, setara dengan 69 persen pemilih nasional. Maka dinamikanya pun lain. Aromanya sudah berbau Pilpres. 

"Hampir semua media televisi lebih fokus kesiapa calon wapres, siapa calon presiden, gonta -ganti kaos," katanya. 

Kata Tjahjo, silahkan saja berbeda pilihan. Hanya saja, ia mewanti-wanti jangan sampai hanya karena berbeda pilihan, lantas ada intimidasi. Hargai orang yang punya pilihan berbeda. Jangan lantas melakukan pemaksaan, apalagi dengan intimidasi. "Jangan memaksakan kehendak apalagi meneror," ujarnya. 

Tjahjo juga menyinggung Wakil Ketua DPR, Fadli Zon yang rajin mengkritik pemerintah. Menurutnya, itu wajar, karena Fadli Zon adalah kelompok oposisi. Hanya saja, jangan sampai mengkritik dengan fitnah dan hinaan. Karena yang difitnah dan dihina pasti punya harga diri. Punya kehormatan. 

"Mengkritik boleh, sepedas apapun jawab kritik itu. Mau kritik pemerintah, perguruan tinggi, Polri, TNI silahkan tapi jangan memfitnah, jangan menghujat. Jangan mengadu domba," ujarnya.(p/ab)